Penjualan LKS Marak Di Sekolah, Kepala Dindik Kab Serang Sulit Ditemui Awak Media

Penjualan LKS Marak Di Sekolah, Kepala Dindik Kab Serang Sulit Ditemui Awak Media

SERANG (Banten) Mdwe Info | Maraknya pemberitaan di media online tentang masih banyak nya dugaan mal praktik penjualan Lembaran Kerja Siswa (LKS) baik secara terang terangan maupun secara sembunyi yang dilakukan oknum pihak sekolah di Kabupaten Serang membuat sejumlah aktivis bersuara, dan berharap ingin mendapat tanggapan serius dari pihak dinas pendidikan.

Namun sayangnya, ketika awak media mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk konfirmasi dan meminta tanggapan dari Kepala Dinas,Dr.Asep Nugraha Jaya Mpd, justru sulit untuk ditemui dengan berbagai alasan yang di kemukakan oleh petugas jaga kantor dinas, Rabu (03/02/2021).

Imam yang mengaku sebagai petugas jaga, mengatakan jika ingin bertemu Kepala Dinas harus membuat janji dulu melalui telepon,hal itu sudah sesuai instruksi pimpinannya,dan saat di mintai nomor kontak kepala dinas, petugas jaga pun tidak berkenan memberikan, hanya bisa diberikan oleh sekretaris kepala dinas yang ikut keluar bersama Kepala Dinas.

“Bapak kalau mau ketemu pimpinan membuat janji dulu,atau telepon dulu aja, saya tidak berani mengijinkan, jadi kalau mau bertemu ,telepon aja dan kebetulan beliau tidak ada, kalaupun beliau ada, ya tetap harus buat janji dulu melalui telepon,misalkan kalau mau minta nomor telepon pimpinannya pun harus melalui sekretaris, kami tidak berani memberi kontaknya dan kalau mau tunggu aja,”jelas Imam.

Dengan upaya para awak media,nomor kontak Kepala Dinas pun didapatkan dari sesama rekan media, lagi lagi ketika awak media menghubungi Kepala Dinas tidak juga direspon, meski sudah dijelaskan, tetap saja tidak ada respon sama sekali, meski WhatsApp nya terlihat sedang aktif, dan kembali awak media mendatangi kantor yang sebelum nya sudah menunggu diluar kantor hingga 2 jam lamanya, namun saat di tanyakan kembali pada petugas jaga, bahwa Pimpinannya sudah Ada (kembali) diruangannya, namun tetap saja awak media tidak diperbolehkan bertemu sebelum ada izin resmi dari pimpinannya, padahal sudah dijelaskan ke petugas jaga bahwa sudah di chatting namun tidak direspon, dan kami tetap tidak di izinkan bertemu malah disarankan untuk pulang.

Menyikapi hal ini Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) Angga Apria melalui WhatsAppnya memberikan tanggapan.

Pejabat seperti itu dianggap tak layak menduduki sebuah jabatan mengingat tak paham terhadap Undang-undang yang telah diberlakukan.

Dalam kondisi semacam itu bahwa setiap pejabat pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang terbuka untuk masyarakat khususnya melalui peran para insan pers.

Jika pejabat tersebut selalu menghindar atau alergi dengan insan pers justru akan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan, baik bagi insan pers maupun masyarakat umum, pungkas Angga

Sementara dalam hal ini pemerintah melalui UU.No.40 tahun 1999 menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Sikap seperti itu akan membahayakan diri sendiri pejabat yang bersangkutan.

Mengingat fungsi media hanya sebagai penyeimbang, serta dapat juga sebagai pengawas dalam lancarnya roda pemerintahan dan senantiasa mengungkap suatu masalah dengan asas kebenaran dan sesuai fakta di lapangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi, tutup Angga. (tim/red)